Wapres: Segera sadarkan orang yang mengeklaim khilafah di Indonesia

Wapres: Segera sadarkan orang yang mengeklaim khilafah di Indonesia

Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian dengan sewajarnya, artinya menyadarkan mereka mengenai apa yang sudah dibuat sebab para pendiri bangsa ini, sebab ulama kita terdahulu

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh masyarakat, khususnya umat Islam moderat, untuk tetap menyadarkan kelompok-kelompok yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia.

“Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian yang sewajarnya, artinya menyadarkan itu tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa tersebut, oleh ulama kita terdahulu, ” kata Ma’ruf Amin dalam fakta video yang diterima di Jakarta, Senin.

Sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ialah hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa, sehingga siapa pun dengan ingin mengubahnya harus siap menghadapi konsekuensi.

“Kepada mereka, kita harus terus menyadarkan. Kalau tidak, ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada. Konsekuensi-nya dia bakal menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan, ” ujarnya menguatkan.

Membaca juga: Wapres sebut moderasi taat di Indonesia mulai dilirik dunia

Membaca juga: Wapres: Tidak ada satu agama pun yang menoleransi terorisme

Ma’ruf menyebut gerombolan yang ingin memasukkan khilafah ke Indonesia adalah orang yang salah memahami tentang sistem pemerintahan dalam ajaran Islam. Seharusnya, khilafah dipahami sebagai sesuatu yang islami.

“Jadi, mereka menganggap kalau Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah pokok bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik, ” tutur-nya.

Meskipun khilafah itu bersifat islami, lanjut Ma’ruf, tidak ada negeri2 Islam yang menerapkan sistem itu dalam pemerintahan mereka.

“Bahkan sekarang khilafah nggak ada, ISIS saja yang khilafahitu. Ya sebab nggak ada negara yang normal tersebut menggunakan sistem khilafah, nggak ada. Tersedia yang tidak normal, ya ISIS itu, ” ucap-nya.

Selain kesalahpahaman tentang khilafah, dengan membuat kelompok tertentu ingin menancapkan sistem tersebut ke dalam kampung, Ma’ruf juga menegaskan bahwa pola pemerintahan di Indonesia tidak dapat diganti-ganti karena itu merupakan kata sepakat mengikat dari para pendiri warga, termasuk para ulama.

“Walaupun negara ini majemuk daripada segi agama terutama, juga dari segi etnis; tapi bisa lulus membuat satu kesepakatan tentang pokok negara yaitu Pancasila dan UUD 1945; dan menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia, ” ujarnya.

Baca juga: Wapres harap Prancis temukan formula tepat kelola kesibukan beragama

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020