Wapres: Pemda harus penuhi hak penduduk atas informasi COVID-19

Wapres: Pemda harus penuhi hak penduduk atas informasi COVID-19

Peran pemerintah daerah, sebagai ujung tombak, sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi penduduk dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah memastikan hak masyarakat buat mendapatkan informasi terkait penanganan COVID-19 dapat terpenuhi, sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi publik khususnya di masa pandemik.

“Peran pemerintah daerah, sebagai ujung tombak, sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi masyarakat meraih terpenuhi dengan baik, ” kata Ma’ruf Amin pada Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yg diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Senin.

Masyarakat berhak untuk mengetahui perkembangan penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah. Sehingga, sebagai perpanjangan tangan pusat, pemda harus menyampaikan informasi kepada masyarakat mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan hingga penanganan kasus COVID-19.

Baca juga: Wapres: Keselamatan jiwa masyarakat Indonesia harus didahulukan

Baca juga: Wapres: Pandemi COVID-19 tunjukkan manajemen kesehatan masih lemah

Terhadap pemda yang telah memiliki komisi informasi, Wapres berharap pelayanan öffentlich tersebut diberikan secara optimal. Sementara bagi daerah yang belum memiliki komisi informasi, Wapres meminta pembentukannya segera dilakukan.

“Keberadaan komisi informasi bernilai strategis dikarenakan menjadi bukti pemenuhan komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, ” tukasnya.

Selain itu, dalam rangka menjawab tantangan keterbukaan informasi publik pada masa pandemik, Ma’ruf mendorong adanya penguatan kelembagaan publik untuk terus menyediakan informasi akurat, transparan dan akuntabel dalam setiap program.

“Amanat UU Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi hak atas informasi. Apabila terjadi sengketa informasi, maka hal tersebut harus diselesaikan sesuai ketentuan, ” ucap Wapres Ma’ruf menegaskan.

Ma’ruf juga meminta seluruh birokrasi dan komisi informasi di daerah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital dan media baru dalam rangka menyediakan akses informasi secara cepat serta akurat kepada masyarakat.

“Terkait perkembangan teknologi komunikasi lalu informasi digital serta media baru, seluruh badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel, ” tutur-nya.

Dengan menfasilitasi informasi publik yang akurat lalu akuntabel, seluruh PPID di awd instansi pemerintahan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menangkal kabar bohong yang bisa cepat berkembang pada kalangan masyarakat.

“Selain itu, badan publik juga diharuskan mengambil peran mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Tujuannya, agar prinsip- prinsip utama terkait Hak untuk Tahu dapat dipahami dengan masyarakat secara luas, ” ujarnya.

Lihat juga: Wapres: Ego sektoral hambat penanganan COVID-19

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020