sri-mulyani-sebut-korupsi-hambat-ri-jadi-negara-berpendapatan-tinggi-1

Sri Mulyani sebut korupsi hambat RI jadi negara berpendapatan tinggi

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Secara teknologi digital kita berniat interaksi antara birokrasi secara para stakeholder bisa dikerjakan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tindakan korupsi akan menghambat daya Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang setimbal bagi masyarakat.

“Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif mau sangat menentukan apakah suatu bangsa bisa meneruskan kunjungan menjadi berpendapatan tinggi, terhormat dan memiliki kesejahteraan yang adil, ” katanya di dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Manipulasi di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menuturkan pemberantasan korupsi tidak cukup cuma dengan penindakan dan law enforcement yang tegas dan kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam les dan komunikasi.

“Itu karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa istimewa bagi suatu bangsa, ” ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani sebut integritas institusi di Indonesia perlu pemeriksaan

Tak hanya itu, dia menegaskan berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh cuma menjadi slogan melainkan juga membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan segenap lapisan masyarakat.

Ia mengatakan pemangku hajat memiliki andil yang istimewa dalam membangun sebuah kepribadian kejujuran serta menciptakan pola yang bisa mendeteksi semenjak dini mengenai adanya tanda tindakan koruptif.

Menurutnya, keberadaan tim Desain Nasional Pencegahan Korupsi dengan memiliki tiga fokus mengungkung perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting.

“Ketiga fokus tersebut begitu penting dan sudah dijabarkan dalam aksi-aksi pencegahan korupsi dan dilaksanakan sebab seluruh kementerian/lembaga yang benar memiliki tanggung jawab pada tiga hal itu, ” jelasnya.

Sri Mulyani  juga mengatakan sejak sisi Kementerian Keuangan langsung melakukan pengawalan dan perluasan berbagai aksi untuk menyekat korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.

Ia mencontohkan upaya itu dilakukan melalui integrasi bagian impor dengan memanfaatkan keterangan importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan memajukan pengawasan.

“Kepatuhannya juga kami terus melayani reformasi di bidang penyediaan nasional untuk meningkatkan kemampuan sistem logistik Indonesia supaya semakin kompetitif dan tertata kelolanya, ” katanya.

Selanjutnya dari sisi belanja, Kemenkeu berupaya menghalangi korupsi melalui perencanaan penganggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan landasan tata kelola yang indah, transparan serta akuntabel.

Ia menjelaskan pihaknya melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik secara seluruh kementerian/lembaga dan negeri daerah agar dapat terpantau secara transparan.

“Dengan teknologi digital kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan serta tidak koruptif, ” tegasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Korupsi jadi ancaman pengerjaan pandemi
Baca pula: Peringatan Hakordia, Sri Mulyani: Tidak ada toleransi kepada korupsi

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Liku Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021