fokus-pulihkan-ekonomi-menkeu-sayangkan-ada-kegaduhan-isu-ppn-sembako-1

Pokok pulihkan ekonomi, Menkeu sayangkan ada kegaduhan isu PPN sembako

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita perbaikan ekonomi dari sisi demand side dan supply side

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah era ini masih tetap fokus untuk memulihkan ekonomi jadi ia sangat menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu sembako mau dikenakan Pajak Pertambahan Kadar (PPN).

“Di- blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul memakai instrumen APBN karena sungguh tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side , ” katanya dalam Raker bersama Bayaran XI DPR RI pada Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan rancangan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Ijmal dan Tata Cara Fiskal (KUP) baru dikirimkan pada pihak DPR RI namun belum dibahas, sehingga betul disayangkan muncul kegaduhan menimpa isu pengenaan PPN untuk sembako.

Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani draf RUU KUP itu bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan situasi menjadi kikuk.

“Situasinya menjadi agak asing karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR selalu. Yang keluar sepotong-sepotong, ” ujarnya.

Walaupun demikian, ia menuturkan negeri masih belum bisa membaca secara detail mengenai isu ini karena dari bagian etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR RI.

“Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden, ” tegasnya.

Ia menjelaskan RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam konvensi paripurna yang kemudian hendak dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait semesta aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan retribusi.

“Itu seluruh kita bawakan dan akan kita presentasikan secara penuh by sector , by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound -nya seperti apa. Itu semua nanti ana ingin membahas secara sempurna dengan Komisi XI, ” jelasnya.

Sri Mulyani pun memastikan masa ini pemerintah masih tetap memetakan dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat termasuk para-para pengusaha UMKM.

“Sampai hari ini kita juga sudah diminta merancang UMKM yang bangkitnya bertambah lambat. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi, ” katanya.

Peristiwa tersebut sejalan dengan kata sepakat pemerintah untuk menyehatkan balik APBN dengan tetap membentengi momentum pemulihan seiring dengan pembangunan pondasi ekonomi serta perpajakan agar tetap kuat ke depannya.

“Tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi XI jadi partner kami kenapa ada policy seolah-olah itu sudah naik padahal tidak, ” katanya.

Baca juga: Penyelidik ungkap dampak rencana pemberlakuan PPN sembako
Mengaji juga: Koalisi Kedaulatan Pangan: PPN untuk sembako harus pilihan terakhir
Mengaji juga: Legislator kritisi jadwal PPN pada sembako

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021