Mahfud: Kasus sengketa pilkada akan diproses lebih cepat

Mahfud: Kasus sengketa pilkada akan diproses lebih cepat

Semua akan dipersiapkan, baik perangkat peradilan, instrumen prasarana fisik maupun jaringan.

Jakarta (ANTARA) –

Menteri Koordinator bidang Politik, Kaidah dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Mahkamah Gede (MA) bersedia untuk memproses peristiwa sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan waktu yang lebih cepat, sehingga tidak molor dari rencana.

Mahfud mengatakan hal itu saat mendatangi Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Berakal, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Kedatangannya ke Kantor MA untuk memastikan jadwal pengadilan bisa dilakukan dengan zaman yang telah ditetapkan oleh KPU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi  sengketa pada pilkada yang akan digelar Desember kelak.

Baca pula: Mendagri minta Bawaslu pertimbangkan ciri pandemi

“Tadi ana semua bertemu dengan pimpinan MA, lengkap tadi ada Ketua & Wakil Ketua MA. Kami meyakinkan tentang jadwal peradilan, jika tersedia sengketa pilkada. Karena jika terjadi kemunduran waktu pilkada, maka kemudian kita perlu penyesuaian waktu, ” ujar Mahfud dalam siaran persnya.

Ketua MA, kata Mahfud, akan memenuhi waktu yang disampaikan Ketua KPU maupun Bawaslu, sehingga pilkada hendak sesuai dengan waktu yang disusun KPU dan didukung oleh negeri.

Kesiapan untuk bisa memproses kasus perkara pilkada dengan waktu yang singkat juga diungkapkan oleh Ketua Bawaslu, Abhan.

“Jadi soal waktu ini, masing masing lembaga akan memakai waktu yang efektif, karena waktunya hina. Misalnya Bawaslu punya waktu 12 hari kalender, maka semaksimal mungkin kami akan kami upayakan tak sampai 12 hari. Mahkamah Gemilang juga akan berupaya demikian, ” ujar Abhan menambahkan.

Sebagai payung kaidah dalam percepatan proses penyelesaian perkara pilkada, Menko menjelaskan bahwa MA juga sepakat akan segera membuatkan peraturan, sehingga selambat-lambatnya tanggal 9 November seluruh perkara itu telah diputus.

Baca juga: Sengketa Pilkada Serentak 2020 jadi prioritas MK

Namun demikian, Mahfud berharap biar pilkada berjalan dengan lancar.

“Harapannya perkara itu tidak banyak. Bahwa ada perkara nanti, moga selesai di Bawaslu. Seumpama tidak selesai di situ, inilah pentingnya MA menjaga agar tidak melampui waktu, ” kata Mahfud.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © JARANG 2020