Luhut larang kerumunan Tahun Baru memori lonjakan kasus COVID-19

Luhut larang kerumunan Tahun Baru memori lonjakan kasus COVID-19

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Jumlah angka positif dan angka janji terus meningkat pasca libur pada delapan dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memutuskan buat melarang kerumunan dan perayaan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat umum sebagai upaya mengantisipasi lonjakan peristiwa COVID-19.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Bali secara virtual, Senin (14/12) yang dipimpin oleh Menteri Pemimpin Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meminta implementasi pengetatan dapat dimulai pada 18 Desember 2020 tenggat 8 Januari 2021.

“Jumlah angka positif dan nilai kematian terus meningkat pasca libur di delapan dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun, ” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Adanya peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada simpulan Oktober itu pulalah yang menjelma dasar keputusan pengetatan perlu dilakukan.

Luhut juga menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Daksina.

Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan karyawan untuk bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

“Saya juga minta Bungkus Gubernur untuk meneruskan kebijakan menyekat jam operasional hingga pukul 19: 00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan, ” pintanya.

Di sisi lain, agar kebijakan tersebut tidak menyengsarakan penyewa tempat usaha di mall, Luhut yang juga Wakil Pemimpin Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), menodong kepada pemilik pusat perbelanjaan melalaikan Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

“Skema keringanan penyewaan & service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya pro rate, bagi hasil, atau skema lainnya, ” ujarnya.

Luhut menambahkan, agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak karakter seperti hajatan maupun acara keyakinan dibatasi atau dilarang. Ia mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring.

Luhut selalu memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku.

“Ini akan didahului dengan berhimpun akbar TNI/Polri yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan kontrak, ” katanya.

Selain di Provinsi DKI Jakarta, petunjuk serupa juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur. Arahan tersebut antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk menetapkan pelaksanaan isolasi terpusat dan adat kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

“Pemerintah daerah saya menimbulkan juga mengetatkan pembatasan sosial bersandarkan konteks urban dan suburban/rural, ” katanya.

Sementara di dalam konteks urban/perkotaan, lanjut Luhut, negeri daerah diminta untuk mengetatkan pelaksanaan Work From Home (WFH) dan pembatasan jam operasi tempat sajian, hiburan, mal sampai pukul 20: 00. Sedangkan di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Belakang, untuk wilayah Provinsi Bali & lainnya, Luhut berpesan agar tersedia pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik udara ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali, ” katanya.

Untuk mengatur mekanismenya, Luhut juga meminta Menkes, Besar BNPB, dan Menhub untuk segera mengatur prosedurnya.

“Saya minta hari ini SOP buat penggunaan rapid test antigen cepat diselesaikan, ” katanya.

Menanggapi permintaan Luhut, Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kesempatan itu menegaskan bahwa di DKI Jakarta dilarang melakukan kegiatan Tahun Mutakhir yang mengumpulkan banyak orang, sejenis juga dengan perayaan Natal secara langsung bersama-sama.

“Kami memberlakukan hal ini Pak Menko dan saya harap di utama kawasan Jabodetabek juga diberlakukan policy yang sama, ” katanya.

Anies menambahkan akan berangkat untuk memberlakukan rapid test antigen kepada masyarakat yang masuk meniti bandar udara.

Baca juga: Antisipasi libur akhir tahun, Menhub tinjau Bandara Ngurah Rai

Baca juga: AP II tingkatkan infrastruktur Soetta jelang libur Natal-Tahun Baru

Mengaji juga: Pemerintah putuskan jatah hari libur Natal dan Tahun Perdana

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020