KKP: Luas konservasi perairan Indonesia sampai 23, 91 juta hektare

KKP: Luas konservasi perairan Indonesia sampai 23, 91 juta hektare

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

KKP menetapkan lima Kawasan Pelestarian Perairan Daerah (KKPD) di Kalimantan Barat dengan total luasan menyentuh 644. 674, 16 hektare

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Bahari dan Perikanan (KKP) menyatakan kalau hingga saat ini, luas wilayah konservasi perairan di Indonesia tercatat mencapai 23, 91 juta hektare yang tersebar di sebanyak 201 kawasan.

“Sebagai upaya mengejar target terbentuknya kawasan konservasi segara seluas 23, 8 juta hektare pada tahun 2020, KKP menetapkan lima Kawasan Konservasi Perairan Wilayah (KKPD) di Kalimantan Barat dengan total luasan mencapai 644. 674, 16 hektare, ” kata Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Bahar (Dirjen PRL) KKP Tb Haeru Rahayu, dalam siaran pers dengan diterima di Jakarta, Minggu.

“Saya sampaikan apresiasi buat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta berharap kawasan konservasi perairan dengan ditetapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan serta memberikan pengaruh positif bagi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir, ” ujar Tb Haeru Rahayu, yang akrab disapa Tebe.

Kelima KKPD yang ditetapkan menggunakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) adalah KKPD Benteng Raya dan Kayong Utara menggunakan Kepmen KP 89/2020, KKPD Tanah Randayan melalui Kepmen KP 90/2020, KKPD Kendawangan melalui Kepmen KP 91/2020, KKPD Kubu Raya melalui Kepmen KP 92/2020, dan KKPD Paloh melalui Kepmen KP 93/2020.

Tebe mengatakan, penetapan kawasan konservasi dimaksudkan untuk menyerahkan kekuatan hukum kepada KKPD dengan telah dicadangkan oleh Gubernur Kalbar.

Membaca juga: Indonesia targetkan 10 obat jerih perairan jadi kawasan konservasi 2030
Baca juga: Indonesia-UEA cepat mulai rencana kerja sama rehabilitasi mangrove

Lebih lanjut, Tebe menjelaskan meskipun telah ditetapkan oleh Menteri, kewenangan pengelolaan kelima KKPD tersebut pasti berada di bawah Gubernur Kalbar dengan menunjuk Satuan Unit Pola Pengelola (SUOP) berbentuk Organisasi Set Daerah (OPD), unit pelaksana wilayah, atau cabang dinas.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Getreda M. Hehanussa mengatakan BPSPL Pontianak selama tahun 2019 berperan dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKPD di Kalbar yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar.

Menurut Getreda, prasyarat penting dalam penyusunan RPZ merupakan mengidentifikasi dan menentukan target konservasinya.

“Penetapan Kawasan Pelestarian Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Mungil (KKP/KKP3K) di Kalbar ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pengelolaan daerah sehingga tercapai tujuan pendirian zona konservasi yaitu perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan menuju kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, ” ujarnya.

Ia memaparkan kalau dari 201 kawasan yang telah terbentuk, sebanyak 88 kawasan telah ditetapkan oleh Menteri KP, sedangkan 113 kawasan masih berstatus dicadangkan.

Membaca juga: Anggota DPR minta perkuat upaya cegah kepunahan ikan
Baca juga: KKP distribusikan Rp6, 2 miliar bantu 174 ikatan penggerak konservasi

Pewarta: M Razi Belas kasih
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2020