Kemenko Perekonomian harap RUU Ciptaker mekar persoalan ketenagakerjaan

Kemenko Perekonomian harap RUU Ciptaker mekar persoalan ketenagakerjaan

Tanpa penataan mendasar struktur ekonomi nasional dengan dilakukan melalui RUU Cipta Kerja, ada sejumlah risiko yang mengancam ekonomi Indonesia di masa kelak

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengharapkan RUU Cipta Kerja dapat mengurai kompleksitas masalah ketenagakerjaan pada Tanah Air mulai dari daya saing rendah, meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja hangat, hingga obesitas dalam regulasi.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bagian Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam tanda tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan jika sudah disahkan, UU Membangun Kerja diharapkan memberikan kepastian dan kecepatan perizinan investasi serta adanya kepastian hukum.

Pemerintah menargetkan keberadaan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perubahan drastis struktur ekonomi nasional pada tengah pandemi COVID-19 sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5, 7 persen hingga 6 persen.

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja diusulkan tidak degradasi hak pekerja

Caranya, lanjut dia, menciptakan lapangan kerja sebanyak 2, tujuh juta hingga 3 juta bagi tahun atau meningkat dari zaman ini dua juta per tahun.

Penciptaan lapangan kerja itu diharapkan menampung 9, 29 juta orang yang tidak ataupun belum bekerja, yang terdiri sebab 7, 05 juta pengangguran dan 2, 24 juta angkatan kerja baru.

Selain tersebut peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja serta peningkatan daya pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena produktivitas Indonesia mencapai 74, 4 persen, berada di bawah sama negara ASEAN 78, 2 komisi.

Langkah selanjutnya, kata pendahuluan dia, yakni peningkatan investasi sejumlah 6, 6 sampai 7 persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan memajukan kesejahteraan pekerja.

Baca juga: Puan: Tanpa ada pihak dirugikan oleh RUU Ciptaker

Selain itu, katanya, juga ada pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) menjelma 65 persen dan peningkatan jasa koperasi terhadap PDB menjadi 5, 5 persen.

Minus pembenahan mendasar struktur ekonomi nasional yang dilakukan melalui RUU Membuat Kerja, lanjut dia, ada sebesar risiko yang mengancam ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Risiko itu di antaranya lapangan kerja akan pindah ke negeri lain yang lebih kompetitif dan  daya atau saing pencari kegiatan relatif rendah dibanding negara lain. Kemudian, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam negeri berpendapatan menengah.

Kemenko Perekonomian menyebutkan biaya investasi pada Indonesia terbilang mahal dan invalid kompetitif.   Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia pada 2019 sebesar 6, 77 persen, bertambah buruk dari 2018 pada kondisi 6, 44 persen, tapi di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam punya ICOR di posisi konseptual yakni tiga persen.

Baca juga: Bahlil: RUU Cipta Kerja jadi “karpet merah” semua investor

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © KURUN 2020