Kapolri: Negara tak boleh kalah dengan ormas yang lakukan premanisme

Kapolri: Negara tak boleh kalah dengan ormas yang lakukan premanisme

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah secara organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melayani cara-cara premanisme untuk menghalangi metode penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Idham menghantam upaya penghadangan Front Pembela Agama islam (FPI) terhadap aparat kepolisian yang mengantarkan surat panggilan kepada Pemimpin  FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Saya akan sikat semua. Indonesia ialah negara hukum. Semua elemen kudu bisa menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat, ” kata Idham di dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca serupa: Anggota DPR minta Polri aksi tegas kelompok ganggu ketertiban ijmal

Jenderal bintang empat itu meminta pada seluruh pemangku kepentingan dan ormas harus patuh dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak dengan mencoba menghalangi proses penegakan lembaga di Indonesia. “Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum, ” ujar Idham.

Di sisi lain Idham memastikan, Polri akan mengusut sempurna kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini adanya telaahan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

“Polri selalu mengedepankan asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi, ” kata bekas Kepala Bareskrim Polri ini.

Baca serupa: Gubernur Lemhannas: Polri tak dapat kalah hadapi ormas

Polri sedang melayani penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pencetus 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama utama tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta”.

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut peraturan oleh pejabat yang tugasnya menyoroti sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau mengamati tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menyelenggarakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling periode empat bulan dua minggu ataupun pidana denda paling banyak Rp9. 000”.

Baca juga: Penyidik kepolisian tahu dihadang saat kirim surat seruan Rizieq

Kemudian Pasal 160 KUHP berbunyi bahwa “Barang siapa di membuang umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa ijmal atau tidak menuruti, baik keyakinan undang-undang maupun perintah jabatan dengan diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana kompensasi paling banyak Rp4. 500”.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020