jokowi-75-pegawai-kpk-dapat-ikuti-pendidikan-wawasan-kebangsaan-1

Jokowi: 75 pegawai KPK dapat ikuti pendidikan wawasan kewarganegaraan nasional

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

… sependapat secara pertimbangan Mahkamah Konstitusi di putusan pengujian UU Bagian 19/2019 tentang Perubahan ke-2 UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan kehormatan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan benar pegawai KPK untuk diangkat

Jakarta (ANTARA) berantakan Presiden Joko Widodo memerintahkan agar 75 orang personel KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat dapat memasukkan pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi Aparatur Biasa Negara.

“Kalau dianggap ada kekurangan, Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasaan tentang wawasan kebangsaan & perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level tunggal maupun organsisasi, ” prawacana dia, melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, dari Jakarta, Senin.

Baca juga: Novel Baswedan dkk sebut sebisa mungkin akan tetap berjalan

Hasil Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional pada 5 Mei 2021 menunjukkan dari 1. 351 pegawai KPK yang memasukkan tes itu, hanya ada 1. 274 orang personel yang memenuhi syarat namun 75 orang pegawai tak memenuhi syarat.

“Saya sependapat dengan masukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status personel KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjelma ASN, ” kata tempat.

Baca juga: Melihat prinsip hukum proses alih status pegawai KPK

Dalam pertimbangannya putusan MK mengatakan ” Dengan adanya pemberian status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan juntrungan adanya Ketentuan Peralihan UNDANG-UNDANG Nomor 19/2019 maka di dalam pengalihan tersebut tidak bisa merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun dalam luar desain yang sudah ditentukan tersebut. Sebab, para-para pegawai KPK selama itu telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan . ”

“Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan kepala BKN untuk merancang tindak lanjut untuk 75 pegawai KPK dengan dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana hamba sampaikan tadi, ” kata pendahuluan dia.

Baca juga: Polemik pasca-SK 75 pegawai KPK

Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi  Firli Bahuri,   pada 7 Mei 2021 menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652/2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pemberian Pegawai KPK menjadi Personel Aparatur Sipil Negara.

Isi SK itu adalah memerintahkan kepada 75 pegawai yang tidak menutup syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi personel ASN agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menduduki keputusan lebih lanjut.

Mengaji juga: Jaringan GUSDURian menekan Presiden evaluasi hasil TWK pegawai KPK

Namun dalam SK itu belum ada keputusan mengenai pemberhentian 75 pegawai itu dan itu hanya diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih tinggi.

Dari 75 orang yang dinyatakan tak lolos wawasan kebangsaan jarang lain adalah pejabat eselon I Deputi Koordinasi Pemeriksaan KPK,   Hery Muryanto, pejabat eselon II Penasihat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK,   Giri Supradiono, Deputi Koordinasi Supervisi KPK, Hery Muryanto, Kepala Biro SDM,   Chandra Reksodiprodjo, dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi,   Sujanarko.

Baca juga: Novel Baswedan: SK penonaktifan 75 pegawai tindakan sewenang-wenang

Selanjutnya pejabat setara eselon III yakni Besar Bagian Perancangan Peraturan & Produk Hukum pada Jawatan Hukum KPK,   Rasamala Aritonang, Kabag SDM, Nanang Priyono, serta sejumlah pemimpin satuan tugas penyidikan yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Andre Nainggolan, Budi Sukmo, Budi Agung Nugroho, Afief Julian Miftah, serta nama-nama lain.

Baca juga: Roman Baswedan ungkap pertanyaan TWK banyak bermasalah

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021