Gajah Edhy: UU Cipta Kerja ditunggu pengusaha perikanan

Gajah Edhy: UU Cipta Kerja ditunggu pengusaha perikanan

mempercepat permisi untuk mengakomodir pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuktikan penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan sesuatu yang ditunggu sebab pengusaha perikanan karena dinilai menggenjot perizinan, memberikan kestabilan dan keberlanjutan usaha perikanan.

“Kepastian jalan mereka, kepastian perizinan mereka. Siap dengan Omnibus Law (UU Membentuk Kerja), ini yang ditunggu-tunggu, ” kata  Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Edhy mengutarakan harapannya bahwa dengan kemudahan perizinan, maka diharapkan ke depannya keberlanjutan usaha semakin meyakinkan dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Sementara tersebut, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda mengungkapkan hadirnya UU Cipta Kerja sesuai secara semangat percepatan dan efektivitas pengurusan izin.

Trian Yunanda mencontohkan sebelum undang-undang ini disahkan, KKP sudah menginisiasi perizinan segera melalui sistem informasi izin layanan cepat (Silat).

“Sebelum adanya UU Cipta Kerja ini, kita memang sedang mempercepat permisi untuk mengakomodir pelaku usaha serta menggerakkan perekonomian, ” jelas Trian.

Dikatakannya, keberadaan UU itu semakin melegitimasi percepatan perizinan tersebut sekaligus menegaskan komitmen negeri untuk memudahkan dan mendukung karakter usaha.

Selain tersebut, ujar dia, aturan tersebut serupa mengintegrasikan perizinan kepada satu lembaga.

“Dari segi konstruksi hukumnya percepatan izin didukung regulasi yang lebih tinggi, ini dengan bikin stabil dan mengikis ego sektoral yang justru menyusahkan pelaku usaha, ” urainya.

Trian memaparkan Silat berhasil memangkas waktu proses perizinan perikanan mengambil yang awalnya 14 hari menjadi 1 jam.

Bahkan, lanjutnya, proses pengurusan izin telah bisa dilakukan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan sertifikat melalui e-service.

“Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi tulisan perintah pembayaran akan muncul kemudian konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri, ” paparnya.

Sejak 1 Januari maka 30 September 2020, Silat sudah menerbitkan sebanyak 1. 787 SIUP, 4. 041 SIPI dan 286 SIKPI. Total penerimaan negara bukan pajak dari proses perizinan itu mencapai RP454, 131 miliar.

Senada, Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya, Arik Keadaan Wibowo menyebut izin tambak penanaman kini sudah satu pintu dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelumnya, pelaku usaha harus menutup 21 izin dari berbagai badan baru boleh melakukan usaha.

“Jadi sudah satu kemungkinan di BKPM untuk izin penanaman udang, ” ujat Arik.

Baca juga: Menteri KKP sebut UU Membikin Kerja untungkan nelayan
Mengucapkan juga: Rupiah akhir pekan ditutup menguat meski tertahan demo UNDANG-UNDANG Cipta Kerja
Baca pula: Pemerintah pastikan tidak ingin lakukan sentralisasi perizinan

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © JARANG 2020