didesak-setop-tayangan-sinetron-zahra-kpi-kaji-potensi-pelanggaran-1

Didesak setop tayangan sinetron “Zahra”, KPI kaji potensi pengingkaran

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Tip Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo mengatakan pihaknya masih mengkaji potensi pengingkaran yang terdapat di dalam tayangan sinetron “Suara Berkorban Istri: Zahra”, sebelum menetapkan memberikan sanksi penghentian tayang terhadap sinetron itu.

Baca juga: Koalisi 18+ desak KPI hentikan tayangan Suara Ganjil Istri: Zahra

Hal itu disampaikan Mulyo terkait adanya desakan publik agar acara sinetron tersebut dihentikan sebab dinilai mempromosikan perilaku berbaur anak, poligami, dan bahkan kekerasan seksual terhadap bujang.

“Kalau perkara pemberhentian itu kan kami harus melihat ada pelanggaran apa yang dilakukan sinetron SHI (Suara Hati Hidup: Zahra). Sementara ini kami masih mengkaji, ” ujar Mulyo saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyo, yang menjadi titik persoalan dalam dalam sinetron tersebut ialah penggunaan pemeran di kolong umur yang memerankan fragmen dewasa.

Namun, kata dia, persoalan terkait penggunaan artis di kolong umur memerankan adegan kala belum tercantum di di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) maupun Standar Program Siaran (SPS).

Baca juga: KemenPPPA sebut sinetron Suara Hati Istri: Zahra, langgar sah anak

“Kalau boleh benar kan titik lemahnya persoalan penggunaan talent di lembah usia dan memerankan adegan-adegan dewasa, itu di dalam P3 SPS kami belum dicantumkan. maka kan kami kalau-kalau ini sedang ada kupasan juga di KPAI ataupun mungkin juga di institusi lain berkaitan dengan itu, ” ujar Mulyo.

Mulyo menambahkan bahwa pihaknya terus mendengar informasi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI), Lembaga Sensor Hidup (LSF), dan masyarakat.

Masukan tersebut, logat dia, akan menjadi petunjuk KPI dalam menentukan keputusan.

“Kami membentuk harus memberikan sanksi & tidak disanksinya itu pola kami kan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran dan P3 SPS. Masukan-masukan publik & lembaga itu menjadi petunjuk kami menentukan keputusan kebijakan, ” kata Mulyo.

Sebelumnya, Koalisi asosiasi sipil yang tergabung di dalam gerakan pencegahan pernikahan anak atau biasa dikenal jaringan Koalisi 18+ mendesak penghentian tayangan sinetron “Suara Hati Istri: Zahra” yang dinilai menggambarkan perilaku berbaur anak.

Baca juga: Revisi P3SPS cegah perilaku asal comot sumber dari media baru

Koalisi 18+ memperhitungkan program sinetron tersebut terkesan ingin memberikan kesan pada publik bahwa perkawinan bani sah saja dilakukan tercatat menjadi pelaku poligami dan kekerasan seksual terhadap bujang.

Sementara tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan Sinetron “Suara Miring Istri: Zahra” yang ditayangkan merupakan bentuk pelanggaran benar anak, di mana anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan dipoligami.

Terkait hal tersebut, Mulyo menyampaikan bahwa pihak Indosiar akan mengganti pemeran budak di bawah umur secara pemeran yang telah kala. Selain itu, KPI serupa telah meminta agar tersedia penghalusan adegan-adegan yang dinilai tidak layak tonton.

“Perlu ada penghalusan atas adegan-adegan yang barangkali dianggap sebagai tidak tertib ditonton oleh anak-anak sesuai adegan romantisme, adegan kebengisan dalam rumah tangga, & beberapa adegan yang asing. Ini yang harus serupa diperhatikan tidak hanya pada dalam SHI tapi ana meminta dalam sinetron-sinetron dengan lain, ” ucap dia.

KPI serupa meminta Indosiar untuk menghadirkan pesan di setiap putaran tentang adegan-adegan yang tidak patut untuk ditiru.

“Jadi ada perintah yang di setiap bagian ditangkap oleh publik kalau apa yang dilakukan itu tidak benar, salah. Perlu ada negasi bahwa itu tidak benar, tidak sepertinya, ” kata Mulyo.

Membaca juga: KPI ajak masyarakat awasi kualitas penyiaran televisi

Baca juga: KPI harap semua masyarakat tingkatkan literasi dalam konten digital

Baca juga: Tontonan tak mendidik hapuskan upaya perangi kekerasan seksual

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © KURUN 2021