bahlil-mau-hubungkan-oss-dengan-aplikasi-perizinan-terpadu-di-daerah-1

Bahlil mau hubungkan OSS dengan aplikasi perizinan terpadu dalam daerah

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Beta pikir nanti kita bakal bentuk tim untuk mengabulkan sinkronisasi terhadap aspirasi Apeksi supaya bisa dilihat retakan mana yang bisa dihubungkan.

Jakarta (ANTARA) berantakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan membentuk tim khusus untuk mencari solusi terkait penerapan sistem penyajian perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) pada saat masih banyak daerah yang mempunyai aplikasi perizinan terpadu sendiri.

Dalam dialog daring “Menteri Investasi/Kepala BKPM Menanggapi Apeksi”, Senin, Bahlil mengatakan tim tersebut akan melaksanakan sinkronisasi atas aspirasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) terkait implementasi OSS pada saat banyak aplikasi perizinan di lintas kementerian serta daerah yang masih berlaku.

“Saya pikir nanti kita akan wujud tim untuk melakukan sinkronisasi terhadap aspirasi Apeksi supaya bisa dilihat celah mana yang bisa dihubungkan, ” katanya.

Baca juga: Bahlil dorong pusat pengembangan ekonomi baru di Banten

Patuh Bahlil, meski OSS dibuat oleh pemerintah pusat, kawasan diberi ruang untuk mampu membuat dan membangun penggunaan penunjang terkait OSS.

“Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan teman-teman daerah, ya monggo saja. Tapi bagaimana agar ter- online (terhubung) dengan OSS yang akan kita kasih, ” imbuhnya.

Sesuai dengan Susunan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Efek, Kementerian Investasi/BKPM akan menyusun OSS berbasis risiko yang akan mulai diimplementasikan di 2 Juni 2021. Penggunaan OSS tersebut pun terbagi menjadi empat, yakni penggunaan OSS untuk kabupaten/kota, OSS untuk provinsi, OSS buat kementerian/lembaga dan OSS tengah di BKPM.

Baca pula: Bahlil: Investasi pintu menyelap buka lapangan pekerjaan

Fitur-fitur dalam aplikasi OSS tersebut dibuat dengan ruang lingkup khusus sehingga tak mampu diakses oleh jenjang lainnya. Misalnya, fitur di OSS kabupaten/kota tak bisa diaksese oleh provinsi dan k/l, begitu pula sebaliknya.

“Nah mumpung ini belum di- live -kan, ada periode 10 hari (sebelum gladi resik pada 15-23 Mei 2021), saya terbuka. Ayo kita dudukkan bagaimana budi teman-teman Apeksi, kita mainkan barang ini. Prinsip beta, kalau bisa gampang buat apa dibuat susah? ” katanya.

Mantan Ketua Umum Hipmi tersebut menuturkan sejatinya pemerintah ingin mensinkronkan dan menghubungkan perizinan berusaha secara terpadu supaya tujuan utama memberi kemudahan berbisnis bisa tercapai.

Namun, Bahlil membenarkan ada sebagian kepala wilayah yang tidak ingin melekatkan aplikasi perizinan dengan tanda bahasa program yang bertentangan.

“Kalau seluruh kepala daerah kita pikirannya paten punya, ya alhamdulillah insya Allah bagus. Akan tetapi kan ada satu, perut yang selalu tidak mau connect (terhubung) karena bukti bahasa program dan segala macam, ” katanya.
 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021