ABK Indonesia di luar negeri kemaluan perlindungan konkret

ABK Indonesia di luar negeri kemaluan perlindungan konkret

Saya menekankan bahwa isu (ABK, red) ini bukan merupakan rumor antara swasta. Namun, pemerintah pula harus terlibat untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan ini tidak terjadi dalam masa mendatang

Jakarta (ANTARA) – Grup Gerakan Pelaut Sosmed (GPS) di media sosial Facebook tidak pernah sepi sejak dibuat pada 8 Juli 2020. Banyak anak buah kapal (ABK) Indonesia dan mereka yang telah lama berkecimpung di dunia pelayaran berbagi informasi mengenai situasi kerja pada atas kapal-kapal pencari ikan hak asing.

Tidak terkecuali pula informasi mengenai laporan penyiksaan, kabar kepulangan, dan kabar orang gaib yang diunggah oleh sanak saudara beberapa ABK yang lama tidak pulang ataupun sekadar berkirim suruhan ke keluarga di rumah.

Sekitar 16 jam lalu, notifikasi di grup kembali bersuara. Kesempatan ini, seorang anggotanya, Erix Extada, mengunggah kabar kepulangan 16 ABK Indonesia yang bekerja di Pesawat Long Xing 625 dari Senegal.

Ia mengatakan kurang ABK Indonesia lainnya akan menyusul pulang ke tanah air pada awal November 2020. Kabar tersebut pun disambut gembira pengguna yang lain, beberapa berterima kasih karena data itu menenangkan bagi mereka dengan lama menunggu keluarganya pulang.

Namun kabar bahagia itu kontras dengan unggahan minggu berserakan yang menunjukkan seorang ABK Nusantara diduga menjadi korban penganiayaan pada atas kapal pencari ikan berbendera China, Rong Da Yang tujuh di perairan Fiji.

“[…] Kami dibanding keluarga korban atas nama: Samiun Saketa yang sekarang ini sudah dianiaya di kapal China Rong Da Yang 7 yang hidup di Fiji. Kami dari tim meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia agar cepat untuk mengambil tindakan tegas menanggapi kasus ini, ” kata seorang pengguna Facebook, Sarhsya Rumsak, lewat unggahannya di perserikatan Gerakan Pelaut Sosmed, 9 Oktober 2020.

Sejauh tersebut, pihak pengelola grup dan pemilik akun yang mengunggah laporan pemerasan, belum dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut.

Laporan semacam itu bukan dengan pertama diunggah di grup Aliran Pelaut Sosmed, mengingat sejak diciptakan tiga bulan lalu, ada penuh laporan dugaan penganiayaan dan pelanggaran kontrak kerja yang dialami para ABK Indonesia di atas kapal-kapal pencari ikan luar negeri.

Meskipun informasi itu masih perlu pendalaman dan konfirmasi bertambah lanjut, banyak informasi yang lalu viral akhirnya mendapat perhatian dari media massa dan pemerintah.

Sejumlah informasi di media sosial itu acapkali menjadi pembukaan terkuaknya praktik-praktik eksploitasi, tindak kejahatan perdagangan orang (TPPO), bahkan perbudakan modern yang dialami oleh sebanyak ABK Indonesia.

Kira-kira kasus telah masuk jalur norma, di antaranya dugaan TPPO dalam kapal berbendera China Long Xing 629 yang masih ditangani sebab Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan beberapa kantor kejaksaan di Jawa Tengah, yaitu pada Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, & Kabupaten Brebes.

Menurut data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), sebagaimana diunggah di laman resminya bulan lalu, ada pertandingan 11 ABK Indonesia yang wafat selama bekerja di kapal aneh pada periode 2015-2020. Dalam masukan itu, SBMI membuat kronologi maut yang kemungkinan beberapa antara lain disebabkan oleh penganiayaan, pemaksaan kerja diatas aturan standar, dan pembiaran yang dilakukan oleh kapten kapal era ABK sakit.

Tak hanya itu, SBMI juga menyambut 338 aduan praktik kerja menekan yang dialami ABK Indonesia semasa periode 2015-2020. Beberapa masalah dengan cukup dominan, di antaranya pengurungan upah, penipuan, kondisi kerja & kehidupan yang buruk, pembatasan pergerakan, jeratan utang, jam kerja terlalu, penahanan dokumen, intimidasi dan intimidasi, penyalahgunaan kerentanan, kekerasan fisik dan seksual, serta pembatasan akses hubungan.
 


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ketiga kiri) menyerahkan 3 ABK WNI korban penyanderaan di perairan Gabon serta satu praktisi migran Indonesia yang bebas sebab hukuman mati di Arab Saudi, kepada pihak keluarga masing-masing di Jakarta, Kamis (30/7/2020). (Handout Kemlu RI)

 

Komitmen pemerintah

Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama dan kedua menjadikan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebagai prioritas utama. Misi itu diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri, yang kembali dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lewat sebanyak kebijakan pelindungan, di antaranya pola pelaporan yang terpadu, pendampingan, serta pemulangan WNI yang terjebak dalam luar negeri.

“Diplomasi perlindungan masih akan jadi preferensi Politik Luar Negeri Indonesia pada lima tahun ke depan, ” kata Menlu Retno saat memberikan prioritas politik luar negeri Indonesia tahun lalu.

Ia menjelaskan Kementerian Luar Negeri mau memperluas basis data untuk portal peduli WNI selama periode 2019-2024.

“Jika lima tarikh yang lalu, Kemlu telah membina portal Peduli WNI dan menyatukan data WNI dengan SIAK Dukcapil Kemendagri, SIMKIM Ditjen Imigrasi, SISKO-TKLN BNP2TKI, maka dalam lima tarikh ke depan, pengintegrasian akan serupa dilakukan dengan lebih banyak kementerian/lembaga, contohnya SIMKAH Kemenag dan SAKE Ditjen AHU, Kemenkumham, ” nyata Retno.

Upaya menutup basis data untuk melindungi WNI di luar negeri juga menjelma rencana Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, khususnya terkait fusi data kependudukan dan dokumen pelaut.

Asisten Deputi Ketenangan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Basilio Dias Araujo pada sesi diskusi virtual 30 Juli 2020, mengatakan integrasi bahan jadi salah satu cara buat melacak keberadaan WNI di sungguh negeri, khususnya para pelaut serta ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing.

Basilio menyebut masing-masing kementerian memiliki program pelaporan dan identifikasi tersendiri buat mencatat WNI di luar negeri. Oleh karena itu, Kemenko Bahari berupaya memadukan data dari sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Departemen Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Departemen Perhubungan (Kemhub), dan Kementerian Dasar dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

“Kemlu untuk bukti laporan dan penanganan kasus awak kapal di luar negeri, Kemendagri untuk data kependudukan, BP2MI pendataan calon pekerja migran Indonesia lewat sistem komputerisasi tenaga kerja sungguh negeri (SISKOTKLN), Kemhub data pelaut ( seafarer identity document ), Kemkumham data tanda dan paspor, ” kata Basilio saat menerangkan paparannya saat sidang.

Di tengah upaya itu, para pelaut dan ABK Indonesia dapat memanfaatkan sistem petunjuk aduan lewat laman dan pelaksanaan Safe Travel yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri atau sistem perlombaan khusus ABK di laman Kementerian Koordinator Maritim.

“Formulir aduan itu langsung pop-up (terbuka) saat membuka laman Kementerian Pemimpin Maritim. Formulir ini dibuat secara standar IMO (Organisasi Maritim Internasional) dan ILO (Organisasi Buruh Internasional). Jika aduan masuk, langsung mampu diteruskan ke sistem IMO & ILO, ” kata Basilio.


Petugas gabungan mengevakuasi jenazah ABK kapal ikan berbendera China yang berkewarganegaraan Indonesia di Dermaga Lanal Batam, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2020). ANTARA FOTO/M N Kanwa/foc.

Butuh modus konkret

Namun penyatuan data membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak hanya itu, penyusunan Rencana Aksi Nasional Pelindungan Awak Kapal 2020-2024, yang diinisiasi oleh Kemenko Maritim, juga sedang belum rampung sampai tahun pertama pemerintahan Jokowi. Sementara itu, persaingan dan laporan dugaan eksploitasi kepada ABK Indonesia di luar negeri masih dapat ditemukan, khususnya dalam forum-forum media sosial.

Jika melihat kembali laporan dengan dibuat SBMI selama satu tahun terakhir, banyak aduan datang dibanding kapal-kapal penangkap ikan berbendera China, kemudian disusul oleh Taiwan, Vanuatu, dan yang terakhir kali Italia.

Oleh karena itu, lewat laporan yang dibuat SBMI bersama Greenpeace Indonesia, keduanya mendesak agar Pemerintah Indonesia bersikap bertambah tegas kepada kapal-kapal berbendera langka yang diduga melakukan eksploitasi terhadap para ABK Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri Indonesia buat bersikap lebih tegas kepada semesta negara bendera kapal ikan yang mempekerjakan ABK asal Indonesia, dalam antaranya untuk melaksanakan pelacakan dan pendataan keberadaan ABK asal Indonesia dan inspeksi kapal perikanan senggang jauh secara global, ” demikian salah satu isi rekomendasi sebab dua organisasi masyarakat sipil tersebut.

Terkait urusan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengajak Pemerintah China membentuk kerja sama sandaran hukum timbal balik ( mutual legal assistance ) demi mencegah dan menindak para pelaku eksploitasi atau TPPO kepada ABK Indonesia di kapal-kapal China.

“Saya menekankan bahwa isu (ABK, red) ini tidak merupakan isu antara swasta. Tetapi, pemerintah juga harus terlibat buat memastikan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan ini tidak terjadi di masa mendatang, ” kata Menlu Retno saat jumpa pers virtual 20 Agustus 2020.

Menurut Retno, adanya kerja sama itu dapat merendahkan aparat penegak hukum dari dua negara untuk menyelidiki dugaan kejahatan pada kasus-kasus ABK Indonesia di kapal China, khususnya terkait cara menghadirkan saksi dari dua negeri.

Sejauh ini, kegiatan sama itu memang belum rampung. Namun, banyak ABK Indonesia dengan telah menggantungkan harapannya pada kepastian hukum serta kebijakan pelindungan konkret yang berdampak nyata bagi keselamatan mereka saat bekerja di sungguh negeri. Pasalnya, kompensasi puluhan juta jadi tidak lagi punya keterangan jika masih ada ABK Indonesia yang meninggal tak wajar pada luar negeri.

Baca juga: Kemlu tolong pemenuhan hak dua ABK Indonesia yang dilarung ke laut

Baca pula: Polda Kepulauan Riau tahan besar tersangka perdagangan orang kapal China

Baca juga: ABK WNI tewas, Indonesia minta China hadirkan warganya sebagai saksi

Oleh Genta Tenri Mawangi
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © KURUN 2020